GerNas BBI: Ragam Aceh “Istimewanya Aroma Kuliner Aceh”

Banda Aceh – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai movement manager bersama kurator top brand Bank Tabungan Negara (BTN) serta Bank Indonesia (BI), Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Aceh Syariah (BAS) menggelar kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Provinsi Aceh dengan tema “Ragam Aceh – Istimewanya Aroma Kuliner Aceh”. Melalui tema tersebut, diharapkan dapat membangkitkan geliat pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi Aceh.

Pelaksanaan Gernas BBI di Provinsi Aceh didukung oleh KPwBI Provinsi Aceh, serta 6 (enam) KPwBI lainnya yang terdiri dari KPwBI Provinsi Kepulauan Riau, KPwBI Provinsi Riau, KPwBI Provinsi Bangka Belitung, KPwBI Provinsi Sumatera Barat, KPwBI Provinsi Sumatera Selatan, serta KPwBI Lhokseumawe dengan mengkampanyekan tagline #RagamAceh, #KaryaKreatifAceh, serta #PasarLaut.

Kegiatan ini merupakan bagian dari penyelenggaraan Puncak Kampanye Gernas BBI yang berlangsung secara daring dan luring di Anjong Mon Mata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, pada Rabu (8/9/2021).

Pada sambutannya melalui daring, Gubernur Bank Indonesia menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Pandjaitan yang tidak henti-hentinya terus memotivasi dan mendorong semua pihak, termasuk BI untuk mensukseskan Gernas BBI sebagai upaya mendorong Nation Branding produk lokal unggulan.

”Bank Indonesia berkomitmen untuk mendukung Gernas BBI ini serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi, diwujudkan melalui sinergi dengan Kementrian dan Pemerintah Daerah terkait antara lain dalam bentuk peningkatan kapasitas UMKM, peningkatan akses pasar, akses pembiayaan dan akselerasi transformasi digital UMKM,” terang Perry Warjiyo.

Perry Warjiyo menambahkan, “Dalam rangkaian kegiatan ini juga, kami telah melaksanakan kurasi, pelatihan, onboarding digital, showcasing produk UMKM, penguatan legalitas, serta penguatan akses pembiayaan terhadap UMKM. Kami juga terus mendorong akselerasi transformasi digital UMKM yang terdiri dari digitalisasi sistem pembayaran melalui pemanfaatan Quick Response Indonesia Standard (QRIS), baik oleh pelaku UMKM maupun penyedia jasa pariwisata.”

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa Gernas BBI ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas UMKM dalam promosi dan pemasaran produknya melalui e-commerce, serta berperan mendorong peningkatan permintaan masyarakat.

“Sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Presiden pada Sidang Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2021 lalu, ada tiga strategi besar untuk pemulihan ekonomi nasional, yaitu: digitalisasi UMKM, hilirisasi industri, dan ekonomi hijau atau ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan,” terang Trenggono.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam sambutannya menyampaikan bahwa UMKM sektor kelautan dan perikanan harus terus dikembangkan, termasuk di Aceh. Salah satu kuncinya semua pihak harus berkolaborasi dan peka terhadap perkembangan selera pasar serta teknologi.

“Mari membantu UMKM, jadilah brand ambassador produk-produk lokal, bangun kapasitas dan kualitas SDM UMKM melalui pelatihan-pelatihan,” ajak Menko Luhut.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti menerangkan alasan “Jalur Kopi” diangkat menjadi tema besar karena mengingat kopi saat ini tengah menjadi tren di masyarakat, khususnya kalangan anak muda.

“Harapannya kampanye untuk meningkatkan konsumsi ikan dan promosi produk-produk UMKM sektor kelautan dan perikanan ikut terdongkrak bersama nama besar kopi Gayo Aceh,” terang Artati.

Kegiatan Gernas BBI tersebut turut dihadiri oleh para pejabat dan pimpinan instansi terkait baik secara daring maupun luring, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pertanian, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Anggota DPD RI, sejumlah kepala daerah, serta para Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.