Satu Tahun Undang-Undang Cipta Kerja, Greenpeace Beri Tanda Peringatan

  • Bagikan
Aktivis Greenpeace memasang raksasa Oligarki Monster selama aksi di gedung DPR di Jakarta. 5 October 2021. Foto : © Rivan Hanggarai / Greenpeace

Jakarta-Sebuah monster oligarki diketahui telah menduduki halaman gedung DPR RI Selasa pagi ini. Monster tersebut terlihat mencengkeram sejumlah sektor kehidupan rakyat seperti energi, pertanian, kebebasan berpendapat, kehidupan masyarakat adat, serta pelemahan  terhadap  KPK.

Monster  oligarki  tersebut  adalah  bagian  dari aksi damai yang dilakukan oleh sejumlah aktivis Greenpeace, sebagai peringatan satu tahun disahkannya undang-undang yang penuh dengan masalah yaitu UU Cipta Kerja.

“Satu tahun pasca UU Ciptaker disahkan, beberapa konflik lahan yang melibatkan masyarakat melawan perusahaan telah muncul ke permukaan,” ucap Arie Rompas, Juru Kampanye Hutan Greenpeace  Indonesia, 5 Oktober 2021.

Okupansi lahan warga terang-terangan dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan UU Ciptaker, Bupati Sorong yang digugat tiga perusahaan sawit karena izinnya dicabut, serta keindahan dan kesejahteraan warga Pulau Sangihe yang terancam akibat tambang emas yang akan beroperasi disana.

“Konflik-konflik ini memicu kemarahan publik, karena alih-alih mendatangkan investasi yang menguntungkan masyarakat setempat, justru penghidupan  masyarakat  setempat  dan  kelestarian  lingkungan  yang menjadi taruhannya,” tegas Arie.

Greenpeace Indonesia memandang kerusakan lingkungan hidup, hilangnya hak rakyat (khususnya  masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan), serta ancaman terhadap proses  demokrasi  adalah  dampak  dari menguatnya   kekuatan   ekonomi-politik   Oligarki   di Indonesia.

Jelas terlihat dari contoh-contoh di atas bahwa elite politik telah berperan ganda menjadi  pejabat  sekaligus  memiliki  kepentingan  bisnis  yang  mencengkeram  tata kelola pemerintahan, sehingga mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan  eksploitasi sumber daya alam.

Salah  satu  ancaman  utama  bagi  lingkungan  hidup  dalam  Omnibus  Law  terletak  pada perubahan proses perizinan untuk investasi yang berbasis lahan yang terkait dengan bisnis ekstraktif  di  sektor  sumberdaya  alam,  dan  sebagai  karpet  merah  untuk  proyek  strategis nasional.

Izin  lingkungan  telah  diganti  dengan  “persetujuan  lingkungan” yang lebih lemah sebagai bagian dari perizinan berusaha yang lebih umum. Persyaratan untuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) telah dilemahkan terutama dengan menghilangkan hak eksplisit pemangku kepentingan untuk mengajukan keberatan.

Komisi evaluasi AMDAL daerah, yang dalam UU Lingkungan Hidup harus mengikutsertakan perwakilan masyarakat lokal, pemerhati lingkungan, dan ahli lingkungan, dihapuskan, dan   kewenanganannya diambil alih oleh pemerintah  pusat.  Selain  itu  banyak  pasal-pasal lainnya didesain dengan sengaja untuk melemahkan upaya penegakan hukum dan justru memberikan amnesti bagi perusahaan yang tidak mematuhi prosedur hukum.

Akar dari kerusakan lingkungan di Indonesia  juga berkelindan dengan praktek korupsi karena hubungan yang kuat antara elit politik dengan pengusaha untuk mengeruk keuntungan yang mengabaikan standar perlindungan lingkungan. Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi juga merupakan skenario elit politik untuk terhindar dari jeratan korupsi di sektor sumberdaya alam.

Aksi    ini    juga    merupakan    bagian    dari    aksi    serentak    #MosiTidakPercaya    dan  #ReformasiHabisDikorupsi yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia sejak beberapa pekan terakhir, menyuarakan penolakan terhadap kesewenangan elit politik yang sudah mencengkeram kehidupan bermasyarakat dengan disahkannya UU Ciptaker.

Undang-undang ini digadang-gadang sebagai regulasi yang akan mendatangkan investasi sehingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Namun, jika melihat faktanya di lapangan justru UU ini hanya akan  merugikan masyarakat, berpotensi meningkatkan kerusakan lingkungan, serta memperburuk dampak krisis iklim.

  • Bagikan